Protes Jalan Satu Arah
- Dinas Perhubungan Dinilai Bohongi Publik
- Ketua DPRD Nyatakan Sependapat
PANGKALPINANG – Uji coba kebijakan Jalan Satu Arah (JSA) yang diterapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas di dalam kota, berujung protes. Selasa (5/4) kemarin sekitar pukul 10.00 Wib, ratusan sopir angkutan kota (angkot) dari berbagai jurusan di Pangkalpinang menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kota Pangkalpinang.
Para sopir angkot menilai, kebijakan yang diberlakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pangkalpinang terkait JSA tersebut hanya menyakiti masyarakat Pangkalpinang khususnya para sopir angkot.
Dalam pantauan Rakyat Pos, setelah puas menyampaikan aspirasi dengan berorasi di luar pagar gedung DPRD Pangkalpinang, enam perwakilan sopir angkot dari berbagai jurusan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya kepada pada anggota DPRD. Kedatangan perwakilan sopir angkot itu langsung disambut Ketua DPRD Pangkalpinang Suhaili Ishak, Wakil Ketua DPRD Pangkalpinang Ir Irianto Tahor, Ketua Komisi A DPRD Pangkalpinang, M Rusdi dan sejumlah anggota dewan lainnya.
Pada audiensi yang berlangsung sekitar satu jam lebih itu, tampak hadir Kapolres Pangkalpinang, AKBP Margiyanta beserta pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Syaifudin. Dalam kesempatan itu, enam perwakilan sopir angkot yang juga merupakan ketua sopir angkot jurusan Selindung, menyatakan, kedatangan mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi sebagai sopir angkot terhadap kebijakan JSA yang diterapkan oleh Pemkot Pangkalpinang. Para sopir menilai uji coba JSA hanya bisa merugikan masyarakat pada umumnya dan sopir angkot khususnya.
“Kami para sopir angkot sejak awal terus ditekankan dengan program yang dilakukan pihak pemkot. Ini ditambah lagi dengan JSA, dimana kami harus mengeluarkan uang lebih hanya untuk membeli bahan bakar yang mencapai Rp100 ribu perhari. Padahal, biasanya hanya sekitar Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per hari. Alangkah sedihnya kami, ditambah lagi penumpang yang semakin sepi,” ungkap Syaifudin di hadapan pejabat yang berpangkat itu.
Oleh sebab itu, Syaifudin menuturkan, dalam kesempatan tersebut pihaknya meminta agar DPRD Pangkalpinang sebagai wakil rakyat bisa menampung aspirasi para sopir angkot, sehingga program JSA tersebut benar-benar bisa dibatalkan dan arus jalan kota Pangkalpinang dikembalikan seperti semula.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Pangkalpinang, Suhaili Ishak mengakui, apa yang disampaikan perwakilan sopir angkot tersebut sangat benar. Bahkan dirinya menilai, hingga saat ini terhadap JSA tersebut belum ada arahan jelas dari pihak Dishubkominfo Pangkalpinang.
Tidak hanya itu, Suhaili juga menganggap Dishubkominfo telah melakukan pembohongan publik. Bagaimana tidak, saat ini hampir 30 persen jalan di Pangkalpinang diterapkan satu arah. Padahal perencanaan sebelumnya, JSA hanya diberlakukan pada Jalan Sudirman.
“Saya pribadi juga tidak setuju hal ini. Tapi kalau hanya Jalan Sudirman itu sah-sah saja. Untuk itu, kami akan tegaskan agar Dishubkominfo harus menata kembali jalur trayek. Jujur saja, DPRD Pangkalpinang tidak pernah mendapatkan sosialiasasi terkait uji coba JSA 1 April lalu. Bahkan kami tidak pernah dilibatkan dalam hal ini,” ungkap Suhaili.
Disamping itu juga, Suhaili sangat menyayangkan pihak Dishubkominfo Pangkalpinang tidak hadir dalam kesempatan tersebut. Padahal seharusnya, pihak Dishubkominfo juga hadir sehingga semua permasalahan yang dihadapi bisa jelas.
Menanggapi itu juga, Kapolres Pangkalpinang AKBP Margiyanta mengakui, dalam hal kebijakan JSA ini Pemkot Pangkalpinang kurang melakukan sosialiasi kepada masyarakat. Seharusnya, sosialiasi jangan hanya melalui media saja melainkan perangkat camat hingga lurah dan bila perlu dengan selebaran. Dengan begitu, setidaknya masyarakat bisa mengetahui apa yang diprogramkan pemerintah, yang saat ini terkesan dadakan.
“Ini masukan bagi pemerintah. Kalau dibilang pusing, polisi lebih pusing, karena harus berdiri hingga seharian,” tandas Margiyanta.
Selain itu, kapolres juga meminta masyarakat bersabar karena persoalan ini akan dibahas lebih lanjut dalam minggu ini.
“Protes ratusan sopir angkot merupakan kontrol sosial positif yang harus diterima pemerintah untuk perbaikan ke depan dan yang pasti jangan melakukan tindakan anarkis,” pungkasnya.
Dalam pantauan Rakyat Pos, setelah puas menyampaikan aspirasi dengan berorasi di luar pagar gedung DPRD Pangkalpinang, enam perwakilan sopir angkot dari berbagai jurusan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya kepada pada anggota DPRD. Kedatangan perwakilan sopir angkot itu langsung disambut Ketua DPRD Pangkalpinang Suhaili Ishak, Wakil Ketua DPRD Pangkalpinang Ir Irianto Tahor, Ketua Komisi A DPRD Pangkalpinang, M Rusdi dan sejumlah anggota dewan lainnya.
Pada audiensi yang berlangsung sekitar satu jam lebih itu, tampak hadir Kapolres Pangkalpinang, AKBP Margiyanta beserta pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Syaifudin. Dalam kesempatan itu, enam perwakilan sopir angkot yang juga merupakan ketua sopir angkot jurusan Selindung, menyatakan, kedatangan mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi sebagai sopir angkot terhadap kebijakan JSA yang diterapkan oleh Pemkot Pangkalpinang. Para sopir menilai uji coba JSA hanya bisa merugikan masyarakat pada umumnya dan sopir angkot khususnya.
“Kami para sopir angkot sejak awal terus ditekankan dengan program yang dilakukan pihak pemkot. Ini ditambah lagi dengan JSA, dimana kami harus mengeluarkan uang lebih hanya untuk membeli bahan bakar yang mencapai Rp100 ribu perhari. Padahal, biasanya hanya sekitar Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per hari. Alangkah sedihnya kami, ditambah lagi penumpang yang semakin sepi,” ungkap Syaifudin di hadapan pejabat yang berpangkat itu.
Oleh sebab itu, Syaifudin menuturkan, dalam kesempatan tersebut pihaknya meminta agar DPRD Pangkalpinang sebagai wakil rakyat bisa menampung aspirasi para sopir angkot, sehingga program JSA tersebut benar-benar bisa dibatalkan dan arus jalan kota Pangkalpinang dikembalikan seperti semula.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Pangkalpinang, Suhaili Ishak mengakui, apa yang disampaikan perwakilan sopir angkot tersebut sangat benar. Bahkan dirinya menilai, hingga saat ini terhadap JSA tersebut belum ada arahan jelas dari pihak Dishubkominfo Pangkalpinang.
Tidak hanya itu, Suhaili juga menganggap Dishubkominfo telah melakukan pembohongan publik. Bagaimana tidak, saat ini hampir 30 persen jalan di Pangkalpinang diterapkan satu arah. Padahal perencanaan sebelumnya, JSA hanya diberlakukan pada Jalan Sudirman.
“Saya pribadi juga tidak setuju hal ini. Tapi kalau hanya Jalan Sudirman itu sah-sah saja. Untuk itu, kami akan tegaskan agar Dishubkominfo harus menata kembali jalur trayek. Jujur saja, DPRD Pangkalpinang tidak pernah mendapatkan sosialiasasi terkait uji coba JSA 1 April lalu. Bahkan kami tidak pernah dilibatkan dalam hal ini,” ungkap Suhaili.
Disamping itu juga, Suhaili sangat menyayangkan pihak Dishubkominfo Pangkalpinang tidak hadir dalam kesempatan tersebut. Padahal seharusnya, pihak Dishubkominfo juga hadir sehingga semua permasalahan yang dihadapi bisa jelas.
Menanggapi itu juga, Kapolres Pangkalpinang AKBP Margiyanta mengakui, dalam hal kebijakan JSA ini Pemkot Pangkalpinang kurang melakukan sosialiasi kepada masyarakat. Seharusnya, sosialiasi jangan hanya melalui media saja melainkan perangkat camat hingga lurah dan bila perlu dengan selebaran. Dengan begitu, setidaknya masyarakat bisa mengetahui apa yang diprogramkan pemerintah, yang saat ini terkesan dadakan.
“Ini masukan bagi pemerintah. Kalau dibilang pusing, polisi lebih pusing, karena harus berdiri hingga seharian,” tandas Margiyanta.
Selain itu, kapolres juga meminta masyarakat bersabar karena persoalan ini akan dibahas lebih lanjut dalam minggu ini.
“Protes ratusan sopir angkot merupakan kontrol sosial positif yang harus diterima pemerintah untuk perbaikan ke depan dan yang pasti jangan melakukan tindakan anarkis,” pungkasnya.
Pasang Rambu-rambu
Menyikapi kebijakan JSA oleh Pemkot Pangkalpinang, Direktur Lalu Lintas Polda Bangka Belitung, Kombes Polisi Benyamin menilai dalam peninjauan kemarin, penerapan JSA sudah berjalan lancar dan efektif. Hanya saja masih dibutuhkan rambu-rambu lalu lintas untuk memperlancar arus lalu lintas. Hal itu dikatakannya berdasarkan analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh Ditlantas Polda dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya penerapan jalur satu arah dinilai efektif dan berguna untuk mengatasi kemacetan yang ada di jalur yang ditetapkan.
Pernyataan Dir Lantas ini sedikit berbeda dengan sebelumnya yang mengharapkan Pemkot Pangkalpinang tidak terlalu memaksakan kehendak untuk menerapkan JSA.
“Dalam analisa kita beberapa hari ini, dalam penerapan kebijakan one way ini pada prinsipnya cukup baik, walaupun pada hari pertama mungkin banyak masyarakat bingung, namun di hari berikutnya masyarakat sudah mulai terbiasa. Arus lalu lintas terlihat lancar. Hanya saja untuk penerapan jalur satu arah ini memang perlu sosialisasi dan kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang,” kata Benyamin, Selasa (5/4).
Pada prinsipnya ide penerapan jalan satu alur suatu saat cepat atau lambat harus diterapkan di Pangkalpinang berguna untuk mengatasi adanya kemacetan jalan utama. Tapi harus diimbangi dengan rambu-rambu yang memadai.
Menurutnya, apabila pemberlakukan JSA ini harus diterapkan maksimal, pihak pemerintah kota harus segera menyiapkan kelengkapan rambu lalu lintas dan petunjuk jalan yang terpasang di semua lokasi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kembali, supaya informasi yang diterima masyarakat cukup.
“Dipasanglah rambu-rambu sementara selama masa sosialisasi, tidak perlu rambu yang permanen lah, yang penting masyarakat pengguna jalan tahu dan mengerti kemana ia harus jalan. Saya lihat untuk kelengkapan rambu masih belum memadai,” sesal Benyamin.
Dikatakan Benyamin, pihaknya Senin mendatang akan berkoordinasi dengan Polres Pangkalpinang terkait penerapan jalur tersebut. Terutama untuk mengatasi keluhan dari masyarakat terutama pedagang dan sopir angkutan kota. Sebab, tutur Kapolres Pangkalpinang, sudah ada keluhan pedagang dan sopir angkot. Dan Pemkot pun setidaknya harus memperhatikan dampak sosial ekonomi masyarakat untuk mengakomodir dan mencari alternatif baru.
“Tetapi lebih kepada agar penerapan kebijakan ini tidak merugikan masyarakat dan pengguna jalan. Akhirnya, untuk ini semua kewenangan dan keputusan ada di tangan walikota, Dinas Perhubungan, dan DPRD Kota,” pungkas Benyamin, seraya mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati menggunakan jalan satu jalur karena malam hari banyak pengendara yang diketahui melanggar, lantaran tidak ada petugas menjaga di jalur tersebut. (df/fan/6)
source : Rakyatpos
Menyikapi kebijakan JSA oleh Pemkot Pangkalpinang, Direktur Lalu Lintas Polda Bangka Belitung, Kombes Polisi Benyamin menilai dalam peninjauan kemarin, penerapan JSA sudah berjalan lancar dan efektif. Hanya saja masih dibutuhkan rambu-rambu lalu lintas untuk memperlancar arus lalu lintas. Hal itu dikatakannya berdasarkan analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh Ditlantas Polda dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya penerapan jalur satu arah dinilai efektif dan berguna untuk mengatasi kemacetan yang ada di jalur yang ditetapkan.
Pernyataan Dir Lantas ini sedikit berbeda dengan sebelumnya yang mengharapkan Pemkot Pangkalpinang tidak terlalu memaksakan kehendak untuk menerapkan JSA.
“Dalam analisa kita beberapa hari ini, dalam penerapan kebijakan one way ini pada prinsipnya cukup baik, walaupun pada hari pertama mungkin banyak masyarakat bingung, namun di hari berikutnya masyarakat sudah mulai terbiasa. Arus lalu lintas terlihat lancar. Hanya saja untuk penerapan jalur satu arah ini memang perlu sosialisasi dan kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang,” kata Benyamin, Selasa (5/4).
Pada prinsipnya ide penerapan jalan satu alur suatu saat cepat atau lambat harus diterapkan di Pangkalpinang berguna untuk mengatasi adanya kemacetan jalan utama. Tapi harus diimbangi dengan rambu-rambu yang memadai.
Menurutnya, apabila pemberlakukan JSA ini harus diterapkan maksimal, pihak pemerintah kota harus segera menyiapkan kelengkapan rambu lalu lintas dan petunjuk jalan yang terpasang di semua lokasi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kembali, supaya informasi yang diterima masyarakat cukup.
“Dipasanglah rambu-rambu sementara selama masa sosialisasi, tidak perlu rambu yang permanen lah, yang penting masyarakat pengguna jalan tahu dan mengerti kemana ia harus jalan. Saya lihat untuk kelengkapan rambu masih belum memadai,” sesal Benyamin.
Dikatakan Benyamin, pihaknya Senin mendatang akan berkoordinasi dengan Polres Pangkalpinang terkait penerapan jalur tersebut. Terutama untuk mengatasi keluhan dari masyarakat terutama pedagang dan sopir angkutan kota. Sebab, tutur Kapolres Pangkalpinang, sudah ada keluhan pedagang dan sopir angkot. Dan Pemkot pun setidaknya harus memperhatikan dampak sosial ekonomi masyarakat untuk mengakomodir dan mencari alternatif baru.
“Tetapi lebih kepada agar penerapan kebijakan ini tidak merugikan masyarakat dan pengguna jalan. Akhirnya, untuk ini semua kewenangan dan keputusan ada di tangan walikota, Dinas Perhubungan, dan DPRD Kota,” pungkas Benyamin, seraya mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati menggunakan jalan satu jalur karena malam hari banyak pengendara yang diketahui melanggar, lantaran tidak ada petugas menjaga di jalur tersebut. (df/fan/6)
No comments:
Post a Comment